Denpasar, Humas DPRD - Komisi III DPRD Kota Denpasar menggelar rapat kerja membahas abrasi yang semakin mengkhawatirkan di Pantai Muntig Sidakarya, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Kamis (22/1). Sebab kawasan tersebut baru dibangun Palinggih dan bangunan pendukung yang sudah mulai terendam.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Denpasar I Wayan Suadi Putra, didampingi Wakil Ketua I DPRD Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra (Gus Yoga) dan Wakil Ketua II DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira. Rapat turut dihadiri Perbekel Desa Sidakarya Wayan Mandrayasa, Bendesa Adat Sidakarya Ketut Suka, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali–Penida, serta Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Denpasar.

Dalam rapat tersebut terungkap, abrasi di Pantai Muntig telah menggerus daratan secara signifikan. Ketebalan pasir hingga satu meter dilaporkan hilang terkikis, dengan panjang garis pantai terdampak mencapai sekitar 800 meter. Bahkan, balai kelompok nelayan kini terancam karena posisi pondasi yang semakin dekat dengan air laut.

Wakil Ketua I DPRD Denpasar, Gus Yoga menegaskan, penanganan abrasi tidak bisa ditunda. Dia mendorong BWS untuk turun tangan secara serius dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.

“Saya dengar BWS kekurangan anggaran, tapi ini harus diwujudkan. Kalau dibiarkan enam bulan ke depan, Pantai Muntig bisa sampai ke balai nelayan,” tegasnya.

Gus Yoga juga menyoroti minimnya jumlah karung pasir (sand bag) yang terpasang. Saat ini baru tersedia sekitar 300 karung, padahal kebutuhan mencapai 30 ribu karung, terutama untuk melindungi kawasan yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan.

Senada, Wakil Ketua II DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira menekankan pentingnya kajian teknis dalam penanganan abrasi. Menurutnya, karakteristik Pantai Muntig yang mengalami fenomena pasir hilang-timbul tidak bisa ditangani secara tambal sulam.

“Penanganan pantai itu sangat teknis. Apakah sand bag disusun berjejer, atau dibuat tanggul di luar untuk memecah gelombang, semuanya harus berdasarkan kajian,” ujarnya.

Wandhira juga meminta kejelasan mengenai panjang garis pantai Denpasar yang terdampak abrasi dan skala prioritas penanganannya. Dia menyoroti kondisi stockpile pasir di kawasan Mertasari yang kini justru menjadi kolam, padahal seharusnya diisi rutin setiap tahun sebagai cadangan pengamanan pantai Bali.

Ketua Komisi III DPRD Denpasar I Wayan Suadi Putra menegaskan, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan. Ia menyebut opsi jangka pendek berupa penambahan pasir masih memungkinkan, termasuk memanfaatkan material dari proyek galian basement yang disiapkan rekanan hingga 500 truk berpasir.

“Namun ini hanya solusi sementara. Untuk jangka panjang, DPRD akan menyurati Kementerian PUPR dan BWS agar ada program permanen, apakah dengan pemasangan groin atau skema kerja sama pihak ketiga,” ujarnya.

Bendesa Adat Sidakarya Ketut Suka mengungkapkan, abrasi Pantai Muntig telah mundur hingga sekitar 60 meter dalam waktu kurang dari enam bulan. Akibatnya, aktivitas keagamaan seperti Melasti kini terancam, bahkan gazebo dan bangunan yang sebelumnya aman kini sudah terendam air pasang. “Kalau pantai tidak segera ditangani, dana pembangunan yang sudah digelontorkan akan diambil kembali oleh alam,” tegasnya.

Perbekel Desa Sidakarya Wayan Mandrayasa menambahkan, Sidakarya memiliki pengalaman pahit banjir rob pada 2009 yang merendam desa hingga 1,5 meter. Karena itu, pihaknya berharap normalisasi hingga ke laut dapat dibantu pemerintah pusat melalui BWS.

Sementara itu, perwakilan BWS Bali–Penida, Krisna dari Seksi Perencanaan, mengakui kondisi Pantai Muntig Sidakarya sangat memprihatinkan. Dari total 633 kilometer garis pantai di Bali, sekitar 200 kilometer mengalami abrasi, namun baru 122 kilometer yang tertangani.

“Keterbatasan anggaran menjadi kendala. Penanganan besar saat ini sebagian menggunakan pinjaman luar negeri. Sand bag yang ada sifatnya insidental dan belum berdasarkan kajian teknis,” jelasnya.

BWS menegaskan, penanganan abrasi pantai harus berbasis kajian teknis menyeluruh, mencakup arus, gelombang, dan karakter pantai. Semua masukan dari DPRD dan masyarakat Sidakarya akan disampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan ke depan.

Sumber : Media Nusa Bali

Editor : Humas DPRD