Denpasar, Humas DPRD - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Denpasar menggelar rapat kerja yang membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026, Selasa (15/9). Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra dan Made Oka Cahyadi Wiguna. Hadir langsung Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya selaku Ketua TAPD beserta anggota TAPD Kota Denpasar.

Mengawali rapat kerja, Ngurah Gede menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Denpasar atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam rancangan perubahan APBD dirancang mencapai Rp2,22 triliun lebih. Angka tersebut meningkat sebesar Rp178,73 miliar lebih. Menurutnya, peningkatan PAD tersebut menunjukkan adanya upaya progresif dari OPD penghasil dalam meningkatkan dan memperkuat fiskal daerah. Peningkatan PAD juga diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik secara berkelanjutan.

Banggar juga menekankan, mengingat waktu pelaksanaan APBD Perubahan relatif singkat, program dan kegiatan yang memperoleh tambahan anggaran agar dipastikan kesiapan pelaksanaannya. Kesiapan tersebut meliputi aspek perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan fisik. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Penyerapan anggaran juga diharapkan optimal sehingga nilai SiLPA dapat diminimalkan.

Selain itu, memasuki musim penghujan, Banggar meminta Pemkot Denpasar menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam mitigasi bencana. Terkait hal tersebut, pemerintah menyampaikan sejumlah langkah yang dilakukan sebagai bagian dari mitigasi bencana, di antaranya pembersihan saluran drainase dan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, penguatan sistem peringatan dini, serta penyiapan posko dan tim siaga bencana. Upaya mitigasi juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat melalui program sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana.

Untuk kesiapan sarana dan prasarana dalam menghadapi bencana, telah disiagakan sejumlah peralatan. Di antaranya perahu karet, mesin chainsaw, mesin pompa, baik portable maupun pompa besar, genset, tenda, rompi pelampung, terpal, Handy Talkie sebagai alat komunikasi, family kit, sekop, dan gerobak. Selain itu, disiapkan pula kendaraan berupa truk toilet, truk tangki air, mobil ambulans, mobil jenazah, mobil ranger, dan mobil pick up. Dari sisi aparatur, telah disiagakan Tim Reaksi Cepat, Regu Pusdalops, serta Tim PSC (Public Safe Community) yang berada di BPBD Kota Denpasar.

Sementara dari sektor pariwisata, sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran promosi, Dinas Pariwisata merencanakan penyusunan Grand Design Promosi Pariwisata. Penyusunan Grand Design tersebut merupakan salah satu langkah strategis, termasuk menindaklanjuti arahan BPKP, untuk memperkuat perencanaan promosi agar lebih terarah dan efektif. Selain itu, promosi diharapkan menyasar pangsa pasar potensial serta memiliki indikator dan ukuran keberhasilan yang lebih jelas dan terukur.

Hal tersebut penting dilakukan mengingat hasil FGD bersama pelaku industri pariwisata di Kawasan Sanur menunjukkan adanya perubahan karakteristik pasar wisatawan. Salah satunya wisatawan asal Australia yang sebelumnya lebih banyak memilih kawasan Kuta sebagai lokasi menginap, kini menunjukkan kecenderungan memilih Kawasan Sanur. Kondisi tersebut menjadi salah satu informasi penting dalam menentukan strategi dan sasaran promosi pariwisata ke depan.

Dalam rapat kerja tersebut juga diketahui, dalam rancangan perubahan APBD TA 2026 terdapat sejumlah perangkat daerah yang mendapatkan tambahan anggaran. Di antaranya Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Penambahan anggaran pada perangkat daerah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar juga memperoleh tambahan anggaran. Anggaran tersebut diarahkan untuk kegiatan pengelolaan sampah dan dialokasikan untuk program terkait pengelolaan keanekaragaman hayati, perencanaan lingkungan hidup, serta program penunjang urusan pemerintahan. Sementara itu, tambahan anggaran pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Selain itu, anggaran tersebut mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian bantuan pendidikan, serta pembinaan prestasi olahraga. Kemudian, Dinas Perhubungan Kota Denpasar memperoleh tambahan anggaran yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaan pelayaran. Dukungan tersebut antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung lalu lintas, pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan keselamatan lalu lintas, peningkatan penerangan jalan umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan.

Sumber : Media Balipost

Editor : Humas DPRD