RAPAT PARIPURNA KE-13 MASA PERSIDANGAN II DPRD KOTA DENPASAR, 5 FRAKSI SETUJUI RANCANGAN KUA/PPAS TA 2024
DPRD Kota Denpasar menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II pada tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, I Gusti Ngurah Gede yang didampingi oleh Wakil Ketua, I Wayan Mariyana Wandhira serta dihadiri secara langsung oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar.
Rapat Paripurna ke-13 tersebut mengagendakan penyampaian pemandangan umum, pendapatan akhir dan persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.
Kelima fraksi DPRD Kota Denpasar sepakat menyetujui Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian dalam menyampaikan pemandangan umum dan pendapat akhir, masing-masing fraksi memberikan usul dan saran dalam rangka membangun Pemerintah Kota Denpasar yang maju.
Fraksi Gerindra dibacakan oleh I Kompyang Gede menyampaikan terkait penataan kawasan heritage Gajah Mada masih banyak yang perlu diperhatikan contohnya terkait banyaknya sepeda motor yang parkir di depan-depan toko, mengusulkan agar disediakan parkir khusus untuk karyawan toko yang lokasinya bisa di Timur Pasar Badung dan di Timur Pura Desa, Desa Adat Denpasar.
Fraksi Golkar dibacakan oleh I Wayan Suwirya menyampaikan bahwa dengan adanya ketimpangan antara jumlah lulusan siswa SD negeri maupun Swasta dengan daya tampung SMP di Kota Denpasar, mengusulkan agar dibuat Detailed Engineering Design pembangunan 2 SMPN baru untuk dialokasikan dalam rancangan APBD Tahun 2023. Adapun 2 lokasi pembangunan SMPN baru yaitu di bekas BLK Iman Bonjol dan di Asrama Transmigrasi Desa Pemogan.
Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh I Made Sukarmana mendorong agar pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban agar sungguh-sungguh memperhatikan aspek efesiensi, transparansi yang berkeadilan dan akuntabilitas.
Fraksi Nasdem-PSI dibacakan oleh I Wayan Gatra mencatat adanya ketidakcermataan dalam proses penyusunan program sehingga jenis usulan OPD setiap tahun hampir tidak ada perubahan padahal banyak permasalahan diantaranya terkait jalan yang rusak, trotoar yang memerlukan perbaikan namun anggaran yang dialokasikan lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Fraksi PDI-Perjuangan dibacakan oleh I Wayan Sutama, menyarankan agar OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Pusat untuk mendapatkan informasi tentang adanya bantuan program-program dan/atau bantuan anggaran sehingga menjadi terobosan dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas program kegiatan/proyek tanpa membebani APBD.
Sambutan Walikota Denpasar atas persetujuan seluruh fraksi DPRD terhadap rancangan KUA/PPAS TA 2024 dibacakan oleh Wakil Walikota Denpasar yang mana dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota sekaligus menyampaikan urgensi dan perlunya sinergisitas antara legislatif dan eksekutif untuk bisa segera menetapkan perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasca diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.